Masalah Timor Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan karunia-Nya, kepada seluruh umat manusia, yang atas izin-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini yang berjudul “MASALAH TIMOR TIMUR” ini dapat selesai tepat pada  waktunya.

Sejalan dengan dinamika bangsa ini masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk menghasilkan generasi baru yang cerdas, maka dari itu penulis mendukung semua itu dengan cara mencari sesuatu yang jarang ditampilkan dan banyak dipertanyakan salah satunya dengan membuat makalah ini, yang dapat bermanfaat dengan berbagai pokok masalah.

Dengan adanya makalah, mudah-mudahan dapat mengembangkan pengetahuan sains para kaum pelajar untuk lebih maju dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami sadar bahwa maklah yang penulis buat ini, masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan isi makalah ini, kami sambut  dengan senang hati.

Belawa, 6 DESEMBER 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................

KATA PENGANTAR ............................................................................... i       

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

BAB I        PENDAHULUAN ..................................................................         

A.    Latar Belakang.................................................................... 1      

B.     Rumusan Masalah .............................................................. 1      

C.     Tujuan................................................................................. 1      

BAB II       PEMBAHASAN......................................................................         

A.    PERISTIWA PERISTIWA PENTING SEBELUM

TIMOR TIMUR BERINTEGRASI KE INDONESIA.... 3

B.     KONDISI TIMOR TIMUR SETELAH INTEGRASI KE

INDONESIA...................................................................... 4

C.     FAKTOR PENYEBAB LEPASNYA TIMOR TIMUR

DARI INDONESIA.......................................................... 5

D.    UPAYA PEMERINATAH INDONESIA DALAM

MEMPERTAHANKAN TIMOR TIMUR........................ 6

E.     PENERAPAN NILAI-NILAI PERJUANGAN INDONESIA

DALAM MENGISI DAN MEMPERTAHANKAN

KEMERDEKAAN............................................................. 9

BAB III     PENUTUP................................................................................

A.    KESIMPULAN ................................................................. 11

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ iii

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai salah satu presiden terlama di dunia ketika ditetapkan oleh MPR untuk masa jabatan yang ke-7 pada tanggal 11 Maret 1998. Tetapi setelah dua bulan jabatan ke-7 Soeharto rezim orde baru runtuh. Soeharto yang selama 32 tahun memanipulasi eksistensi DPR dan MPR untuk mengkokohkan kekuasaannya akhirnya dilengserkan oleh lembaga yang sama pula, lewat pernyataaan pers tanggal 18 Mei 1998 oleh ketua DPR harmoko yang didampingi Ismail Hasan Meutareum, Fatimah Achmad dan utusan daerah di depan wartawan dan mahasiswa menyampaikan pernyataan bahwa “Demi kemakmuran persatuan dan kesatuan bangsa pimpinan dewan baik ketua maupun wakil-wakilnya mengharpkan agar presiden secara arif dan bijaksana mengundurkn diri dari jabatannya”.

Usaha terakhir Soeharto mempengaruhi rakyat menyampaikan pernyataan di hadapan pers pada tanggal 19 Mei 1998 bahwa selaku mandataris MPR Presiden akan mereshuffle kabinet pembangunan VII yang membetuk komite reformasi, untuk lebih meyakinkan rakyat bahwa tugas omite ini segera menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepertaian, UU Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, dan DPRD UU anti monopoli, UU Anti Korupsi dan hal lainnya yang sesuai dengan tuntutan rakyat. Akan tetapi, Soeharto terpojok karena 14 mentri tidak bersedia untuk sepakat dalam komite reformasi tersebut.

Penolakan ini melemahkan posisi Soeharto sebagai presiden karena dukungna untuk membentuk komite reformasi gagal ditambah lagi banyak desakan yang menganjurkan presiden untuk mundur dan berhenti. Pada pagi harinya 21 Mei 1998 pukul 09.00 yang dihadiri Menhankam, Mensesneg, Menteri Penerangan, Menteri kehakiman dan Wapres B.J Habibie beserta pimpinan Mahkamah Agung , Ketua DPR dihadapan wartawan dalam dan luar negeri presiden Soeharto menyampaikan mengundurkan dirinya. Setelahnya wakil presiden B.J Habibie lansung dilantik sebagi presiden menggantikan Soeharto dan diangkat sumpahnya menjadi presiden RI ke-3 dihadapan pim[inan MA. Peristiwa ini disambut baik oleh masyrakatterutama para mahasiswa yang berada di Gedung MPR maupunDPR dan rezim kekuasaan orde baru Soeharto resmi dirunruhkan dan era reformasi mulai dibawah pemerintahan B.J Habibie.

Gerakan reformasi dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan dilakukan pada saat terjadi krisis multidimensidi Indonesia. Dengan momentum reformasi itu persoalan status Timor-Timur yang sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto menarik perhatian PBB dan masyarakat Internasional diharapkan memperolrh kejelasan. Tetapi pada akhirnya masalah status Timor Timur akhirnya lepas dari NKRI.

       B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1.      Peristiwa apa yang mendorong penting sebelum Timor Timur resmi berintegrasi ke NKRI?

2.      Bagaimana kondisi Timor Timur setelah integrasi ke Indonesia?

3.      Bagaimana upaya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan wilayah Timor timur?

4.      Faktor  apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelepasan wilayah Timor Timur?

5.      Apa saja penerapan nilai-nilai perjuangan   bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan?

 C. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan makalh ini yaitu untuk mengetahui:

1.Peristiwa-peristiwa penting sebelum Timor Timur resmi berintegrasi ke NKRI.

2.Kondisi Timor Timur setelah integrasi ke Indonesia.

3.Faktor   yang menyebabkan terjadinya pelepasan wilayah Timor Timur

4.Upaya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan wilayah Timor Timur.

5.Penerapan nilai-nilai perjuangan   bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

BAB 2

PEMBAHASAN

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis melepas daerah jajahannyatersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjat Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan kawasan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabbkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun  1975 telah menjadi perhatian masyrakat Australia dan Media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia  secara de jure tahun 1979. Dalam dinamika politik telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya pemerintahan mantan presiden Soeharto. Pada tahun 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut  diikuti dengan kekerasan yamg meluas dari unsure-unsur pro integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan Internsional di Timor Timur atau Internasional Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan kemanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 oktober MPR mencanut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

A. Peristiwa-peristiwa Penting sebelum Timor Timur Berintegrasi ke Indonesia

Gagasan mengenai integrasi Timor Timur ke wilaya Indonesia tidak mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting sebelum Timor Timur resmi berintegrasi ke Indonesia:

1)      Pada tanggal 4 November 1974 terjadi pergantian Gubernur dari Fernando Alves Aldelia kepada Kolonel Lemos Pires. Kebijakan yang dikeluarkan Pires selalu senderung ke Partai Fretelin, sehingga jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan didominasi oleh Partai Fretelin. Disamping itu, Fretelin bertindak kersa terhadap pendukung UDT dan Apodeti sehingga sekitar 50.000 orang melarikan diri ke Indonesia.

2)      Pada tanggal 27 Mei 1975 terjadi perubahan nama  dari UDT menjadi MAC yaitu Movimento Anti Comunistis dan bergabung dengan Apodeti, Kota dan Trabalista untuk melawan Fretelin.

3)      Pada tanggal 5 November 1975, di Timor Timur berhasil dilakukan perundingan antara Indonesia, Portugis, dan Roma yang menandatagani  sebuah dokumen berupa Memorandum of Understanding sehingga Negara Portugis tidak bias hanya mengakui satu partai saja.

4)      Pada tanggal 28 November 1975, Frtelin mengeluarka proklamasi Balibo yang berisi terbentuknya Negara Republik Demokrasi Timor Timur dengan presidennya Xavier de Amaral. pembentukan Negara Republik Demokrasi Timor Timur itu dilakukan sepihak dari Fretelin sehingga hal itu ditentang oleh partai lainnya seperti Apodeti, Kota, UDT dan Trabalista. Dampak dari dikeluarkannya proklamasi aBalibo adlah terjadinya perang saudara di Timor Timur, sehingga banyak penduduk Timor Timur yang melarika diri ke Indonesia. Fretelin banyak melakukan pembamtaian dan kekerasna yang mendapat bantuan persenjataan dari Portugis. Melihat kondisi di Timor Timur yang semakin genting, menyebabkan pemimpin UDT-MAC mendesak pemerintah Indonesia menerima Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Mereka membuat deklarsi penggabungan Timor Timur Ke Indonesia yang didukung Oleh Apodeti, Kota dan Trabalista. Usaha mereka untuk melawan Fretlin diwujudkan dengan membentuk pemerintahan sementara timor Timur.

5)       Pada tanggal 17 Desember 1975. Pemerintahan sementara Timor TImur dipimpin oleh Arnoldo  Reis Araujo dan wakilnya Lopez de Cruz yang berkedudukna di Dili. Setelah PSTT terbentuk, maka dibentuk lembaga lain yaitu DPR sebagai lembaga legislative. Kedua lembaga pemerintahan tersebut dibentuk denagn tujuan sebagai alat penyelenggara pemerintahan dan sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi rakyat secara objektif.

6)      Pada tanggal 3 Mei 1976, berhasil diadakan siding paripurna DPR Timor Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten yang dapat menghasilkan Petisi Integrasi Timor Timur. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timor Timur  berintegrasi ke Indonesia menjadi bagian provinsi Indonesia yang ke 27 dengan ibukotanya Dili dan dipimpin oleh Arnaldo de Reis arujo yang menjadi Gubernur Timor Timur yang pertama sedangkan wakilnya adlah Fransisico Xavier Lopez de Cruz. Dasar pengesahan Timor Yimur menjadi bagian dari wilayah RI adalah Undang-Undang  No.7 tahun 1976 dan diperkuat dengan Tap MPR No.VI/MPR/1978. Integrasi Timor TImur ke Indonesia mendapat simpati dari Negara asig seperti Amerika Serikat ynag diwujudkan dengan memberikan bantuan modal untk kemajuan Timor Timor sebasar 951 dollar melalu IGGI dan Australia mengakui secara De jure bahwa Timor Timur merupakan Bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kondisi Timor Timur setelah Integrasi ke Indonesia

Integrasi Timor Timur ke Indonesia dalam perkembangannya lebih banyak menyusahkan pemerintahan Indonesia, sebab rakyat Timor Tmur memiliki latar belakang berbeda, sehingga setiap pemerintahan Indoneisa mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, baik di sector politik, ekonomi, maupun social budaya menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyrakat yang menggangggu keamanan dan kestabilan politik. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pengikut Fretelin di luar negeri untuk mencari dukungan dnegan mengumumkan adanya pelanggaran HAM yag dilakukan oleh Jose ramos Horta. Namun demikian, pemerintahan Indonesia berupaya membenahi dan menata kembali kehidupan masyrakat Timor Timur agar lebih baik dan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Perubahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyangkut segala bidang kehidupan yaitu,

1.      Bidang Pertanian

Ada beberapa perubahab yang dilakukan untuk menigkatkan produktivitas pertanian yaitu,

·         Pembangunan saluran-saluaran irigasi.

·         Pembukaan lahan pertanian yang baru.

·         Mendirikan Badan Unit Desa (BUD) dan Kopersai Unit Desa           ( KUD).

·         Memberikan penyuluhan kepada para petani tentang cara bertani.

2.      Bidang transportasi digunakan untuk meningkatkan saran perhubungan dengan cara,

·         Pemerintah membangun jalan dan jembatan.

·         Membuat rute angkutan umum.

·         Membangun lapangan terbang.

·         Memperbaiki pelbuhan laut.

3.      Bidang Kesehatan

·         Membagun beberapa rumah skait dan puskesmas.

·         Membangun pos pelayan terpadu di setiap desa atau kelurahan.

4.      Bidang Pendidikan

·         Membangun berbagai sarana pendidikna .

·         Membangun gedung-gedung sekolah dan Universitas Cendrawasih.

·         Membangun lembaga-lembaga penelitian dan pelatihan.

·         Mengirimkan beberapa guru dari Jawa.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memajukan Prvinsi Timor Timur tidak diimbangi dengan pemberian kebebasan rakyat dalam menyalurkan pendapatnya, sehingga kebebasan untuk berbicara    diabaikan oleh pemerintahan Indonesia. Akibatnya, dalam masyarakat muncul konflik antara pendukung integrasi dengan antiintegrasi. Namun stekah berajhirnay perang dingin yang dimenangkan oleh Ameriak serikat akibat keruntuhna Uni Soviet, integarsi Timor Timur dipertanyakan oleh Ameriak Serikat dan Australia  yang semula mendukung integrsi Timor Timur ke Indonesia. Mereka menekan Indonesia untuk melakukan referendum.

C. Faktor Penyebab Lepasnya Indonesia dari Timor Timur

1)      Tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan dan kesehatan. Belum lagi minimnya srana pendidikan, kesehatan maupun transportasi disana. Perkara inilah yang membuat saudara-saudara kita di Timor Timur tertarik dengan ide kemerdekaan.

2)      Lemahnya kesadaran politik masyrakat. Ide-ide disintegarsi merupakan lat permainan Negara-negara kapitalis penjajah. Yang diuntungkan dari disintergasi adalah Negara-negara penjajah. Karena itu, meminta bantaun kepada Negara kapitalis penjajah sesungguhnnya bukanlah solusi, tetapi justru akan menimbulkan penderitaan baru.

                 

D. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mempertahankan Timor Timur

1)      Otonomi luas yang dibrikan pada Timor Timur.

2)      Kebebasan berupa jejak pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk tetap memilih menjadi bagian Indonesia ataukah memisahkan diri dan merdeka.

3)      Kebijakan B.J Habibie  dengan memberiakan opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.

Munculnya tekanan-tekanan dari masyararakat Internasional menanggapi kasus-kasusyang terjadi di Timor Timur itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan ini juga mendorong pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat Internasional. Akhirnya pada juni 1998, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan status khusus berupa otoomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada sekjen PBB. Sebagai piha selanjutnya, PBB pun mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini , masih terjadi kerusuhan antara piha pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timor Timur. Kerusuhan ini semakin menambah kecaman dari masyarakat Inetrnasional, khususnya dari Negara-negara Barat, yang merupakan sasran utama speech act dalam usaha sekuritisasi kasus Timor Timur.

Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman semakin keras, dari dunia Internasional, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur dilakukan secara langsung. Menanggapi keputusna Indonesiatersebut, pihak-pihak yang berda dalam pembicaraan segitiga diatas menyepakatiPersetujuan New York ynag mencakup masalah teknis dan subtansi jajak pendapat.jajak pendapat pun berakhir di pihak pro kemerdekaan Timor Timur. Dengan kemenangannya ini, Timor Timur meraih sebuah kedaulatan menjadi sebuah Negara. Kedaulatan negara merupakan satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timor Timur. berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur. Berbagaispeech act telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai keberhasilannya tidak hanya saat Timor Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

Pada HUT ke-10 The Habibie Center, mantan Presiden BJ Habibie menyatakan Timor Leste tidak pernah masuk Proklamasi RI. Alasannya, karena yang diproklamasikan adalah Hindia Belanda (Kompas, 9/11/2009). Pernyataan ini patut pula kita salami  karena terkait masa lalu Indonesia yang secara historis banyak menyimpan anakronisme yang menyamarkan beragam fakta. Timor Leste adalah contoh. Semula negeri itu dianggap berintegrasi ke NKRI sebagai Timor Timur. Ternyata bekas koloni Portugis itu dianeksasi melalui semacam invasi militer tahun 1975.

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor-Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru.

Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.

Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi luas dan memberi jalan bagi referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur. Namun, Australia menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie sendiri.

Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu Timor Timur merusakan hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu. Di hari-hari jatuhnya Suharto dari kursi kepresidenannya, Jenderal Wiranto dilaporkan bersedia mendukung Habibie dengan syarat Habibie mengamankan posisinya sebagai Panglima TNI. Sementara itu, Habibie meminta Wiranto mendukung pencalonan Akbar Tanjung sebagai Ketua Golkar pada bulan Juli 1998. Hal ini cukup sulit bagi Wiranto karena calon lain dalam Kongres Partai Golkar adalah Edi Sudrajat yang didukung oleh Try Sutrisno, kesemuanya adalah mantan senior Jenderal Wiranto. Namun Wiranto tidak memiliki pilihan lain dan menginstruksikan semua pimpinan TNI di daerah untuk mendorong semua ketua Golkar di daerah untuk memilih Akbar Tanjung Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum.

Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan territorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

Tanggal 30 Agustus merupakan tanggal yang sangat sakral dalam dinamika perpolitikan Negara yang seumur jagung ini. Pada hari itu diadakan jajak pendapat di Timor Leste (pada saat itu masih bernama Timor Timur). Jajak pendapat inilah yang nantinya berujung pada kemerdekaan (bekas) provinsiTimor Timur ini. Pada akhirnya, hasil jajak pendapat tersebutlah yang dapat menjawab nasib rakyat Timor Leste selanjutnya. Sebagian besar rakyat Timor Timur lebih memilih untuk merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada akhirnya, pasukan Australia lah yang menjadi pahlawan dalam kasus ini. Australia telah memperhitungkan semua ini secara cermat dan tepat. Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemilihara keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

E. Penerpan Nilai-Nilai Perjuangan  Bangsa Indonesia dalam Mengisi dan Mempertahankan Kemerdekaan

            Dalam upaya mengisi dan memperthankan kemerdekaan Indonesia, banyak  cara yang dilakukan oleh pemerintah agar tercipta kehidupan masyarakt yang adil dan makmur merata secara material dan spiritual iitu terwujud. Akan tetapi, banya sekali hambatan yang dihadapi pemerintah, salah satunya adalh munculnya gerakan-gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka tidak dapat lagi menghargai perjuangan para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang wajib kita teladani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

1)      Nilai Persatuan dan Kesatuan

Nilai persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting untu mempertahankan keutuhan bangsa agar tidak tercerai berai. Apabila Negara kita tidak utuh, maka dapat dipecah-belah sehingga mudah dihancurkan dabn dikuasai bangsa lain. Nilai persatuan dan kesatuan berguna untuk memperkuat pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, juga dalam berjuang untuk mencapai kemajuan dan cita-ciya yang ingin dicapai. Apabila kita lihat dari latar belakan g masyrakat Indonesia bersifat majemuk dilihat dari budaya, suku, dan ras, sehingga membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan nilai persatuan dan kesatuan dapat digunakan sebagai jalan untuk membina hubungan yang baik, antara sesama manusia, maka dalam era refomormasi ini, nilai perstuan dan kesatuan dibutuhkan untuk mengisi dan memperthankan kemerdekaan Indonesia.

2)      Nilai Rela Berkorban

Nilai rela berkorban atau jiwa patriotism dapat digunakan sebagi cara berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, yaoitu mencapai cita-cita bangsa maupun membela bangsa Indonesia apabila ada serangan dari dalam maupun luar negeri. Cita-cita bangsa Indonesia adalah ingin mewujudkan kemajuan bangsa dan penigkatan kesejahteraan bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

3)      Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan sangat penting dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Niali kemanusiaan digunakan untuk memperkuat kepribadian bangs Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan hidupdalam berbagai bidang kehidupan.nilai kemanusiaan merupakan pengamalan sila kedua dalam pancasila, sehingga jika kita menggunakannilai kemanusiaan dalam mempertahankan dan megisi kemerdekaan berarti secara langsung telah mengamalkan pancasila.

4)      Nilai Musyawarah Mufakat

Nilai musyawrah mufakat snagat dibutuhkan dalam mengambil suatu keputusan, agar dapat saling menghormati pendapat masing-masing orang sehingga perselisihan dan pertiakian karena perbedaan pendapat dapat dihindari. Nilai musyawarah mufakat dalam perkembangannya masih tetap digunakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan wail-wakil rakyat dalam sidang MPR maupun DPR.

5)      Nilai Kerja Sama

Nilai kerja sama sangat dibutuhkan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang digunakan ubtuk menjalin kerja sama antar sesame golongan atau kelompok di masyarakat. Terjalinnya kerja sama yang baik dalam segala bidang kehidupan dapat mencerminkan eratnya hubungan masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa. Hubungan kerja sama yang baik  antara pemerintah dan rakyat dapat diwujudkan dalam pembangunan nasional yang berjalan di Indonesia.

6)      Nilai Saling Menghargai

Untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, juga dibutuhkan adanya nilai slaing menghargai antarsesama dalam mencapai cita-cita bangsa. Selain itu, kita juga harus menghargai peninggalan-peninggalan nenek moyang untuk mengingat kerja sama masa lampau serta menghargai jasa-jasa dan pengorbanannya dalam mencapai kmerdekaan Indonesia. Nilai mengahargai dapat diggunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai perbedaan yang dimiliki masing-masing warga Negara Indonesia.

7)      Nilai Cinta Tanah Air dan Bangsa

Bila perasaan cinta tanah air dan bangsa dibutuhkan dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang digunakan sebagai pendorong dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Dengan adanya perasaan memiliki setiap warga Negara terhadap Negara Indonesia, maka setiap warga Negara wajib membangun negaranya mencapai tingkat kemajuan dan penigkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

            Dalam pelaksanaanya, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh factor eksternal dan factor internalyang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dinamika kondisi internal di Indonesiayang berpengaruh besar terhadap arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain ditandai dengan krisis ekonomiyang parah, dimana krisis ini dengan segera memacuberbagai aksi unjuk rasa masyarakat, kerusuhan social, krisis kepercayaan, serta  maraknya gerkan-gerakan separatis di Indonesia yang berujung pada proses disintegrasi seperti yang terjadi pada kasus timor Timur. Adanya perubahan dinamika kondisi internal tersebut telah memaksa pemerintah untuk menyesuaikan politik luar negeri sesuai dengan tuntunan zaman bagi kepentingan nasional. Situasi social politik dan keamanan serta masalh ekonomi di tanah air juga menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan politik luar negeri. Gerakan separatis yang mengarah pada pemisahan diri atau disintegrasi dari Indonesia harus mencermati agar pintu masunya penjajah dalam rangka mengendalakan Indonesia dapat ditutup rapat-rapat, dan jika dilihat pada kasus Timor Timur terdapat upaya internasionalisasi komplik domestic yang pada akhirnya mengokohkan intervensi negara-negara asing untuk memisahkan wilayah komplik tersebut dari, induknya Indonesia. Sehingga, disini politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk menjaga kekuatan Indonesia, persatuan bangsa serta stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Tim edukatif  HTS, 2014.Modul Sejarah IPA. HTS.

http://www.yanthie.blogspot.com